CONTOH HO
ALUR PERIZINAN (SITU )
Alur Perizinan Surat Izin Tempat Usaha
(SITU)
1 1. Mengajukan
permohonan izin tempat usaha kepada camat atau bupati dengan melampirkan semua
persyaratan administratif yang diperlukan.
2. Apabila di kecamatan atau kabupaten terdapat Kantor Pelayanan Perizinan Satu Atap, surat permohonan bisa ditujukan kepada camat atau bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Atap.
3. Selanjutnya petugas dari pemerintah akan memeriksa tempat usaha kita untuk mencocokkan semua data dengan kondisi yang ada di lapangan. Jika ada ketidakcocokan atau kurang sesuai, petugas akan memberikan pengarahan.
4. Apabila semua persyaratan sudah sesuai, selanjutnya pemohon membayar retribusi kepada pemerintah yang dalam waktu sekitar 14 (empat belas) hari kerja, SITU akan diterbitkan.
2. Apabila di kecamatan atau kabupaten terdapat Kantor Pelayanan Perizinan Satu Atap, surat permohonan bisa ditujukan kepada camat atau bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Atap.
3. Selanjutnya petugas dari pemerintah akan memeriksa tempat usaha kita untuk mencocokkan semua data dengan kondisi yang ada di lapangan. Jika ada ketidakcocokan atau kurang sesuai, petugas akan memberikan pengarahan.
4. Apabila semua persyaratan sudah sesuai, selanjutnya pemohon membayar retribusi kepada pemerintah yang dalam waktu sekitar 14 (empat belas) hari kerja, SITU akan diterbitkan.
http://marada08128.blogspot.com/2013/02/prosedur-pembuatan-situ-surat-izin.html
PERSYARATAN MENDIRIKAN KLINIK
PERSYARATAN MENDIRIKAN KLINIK
1.
Klinik adalah fasilitas pelayanan
kesehatan yang menyelenggarakan
pelayanan
kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis
dasar
dan/atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis
tenaga
kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
2.
Tenaga medis adalah dokter, dokter
spesialis, dokter gigi atau dokter gigi
spesialis.
3.
Tenaga kesehatan adalah setiap orang
yang mengabdikan diri dalam
bidang
kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan
melalui
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu
memerlukan
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
4.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang
kesehatan.
Langganan:
Postingan (Atom)